WISTLEBLOWER
            Apa itu WistleBlower ?
            Kemana Harus Mengadu
            Ruang Lingkup
            Prosedur Penanganan
 
             LINK
            Telkomsel
 
   
 

Latar Belakang Program Whistleblower

Whistleblower adalah pihak yang menyampaikan informasi tentang kecurangan atau indikasi kecurangan (fraud) dan atau mismanagement yang terjadi dalam perusahaan.

Program Whistleblower adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan, terutama yang disampaikan karyawan perusahaan.

Program Whistleblower ini dinilai sebagai sarana yang paling efektif mampu mendeteksi secara dini segala hal yang berkaitan dengan indikasi kecurangan (fraud) dalam suatu perusahaan sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk secara lebih awal melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan asset, reputasi, dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Survey yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner memperlihatkan bahwa deteksi awal yang paling efektif banyak berasal dari Pengaduan Karyawan, Pelanggan, Vendor, dan pihak ketiga lainnya dibandingkan dengan pola deteksi lain Internal Auditor, Internal Control, External Audit, maupun informasi dari pihak berwajib.
Bertitik tolak dari hal ini regulator pasar modal Amerika Serikat melalui Sarbanes Oxley Act of 2002 mewajibkan perusahaan publik menerapkan prosedur penanganan pengaduan (Whistleblower) yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas (Entity Level Control).

Sebagai sebuah perusahaan publik yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE), Telkom harus mematuhi peraturan yang berlaku. Di samping itu sebagai perusahaan publik Indonesia, Telkom juga memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh regulator pasar modal di Indonesia yang salah satu ketentuannya mengatur hal ini.

Dengan diterapkannya program Whistleblower, diharapkan karyawan Telkom Grup dapat berperan serta untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan memperkuat Good Corporate Governance.


Dasar hukum dan legal

  •  
  • Sarbanes Oxley Act of 2002 Section 301: Public Company Audit Committee
  •  
  • Keputusan Ketua Bapepam, Nomor: Kep-29/PM/2004, tanggal 29 September 2004,Peraturan Nomor: IX.1.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
  •  
  • Keputusan Komisaris No: 03/KEP/DK/2006 tanggal 10 Februari 2006, tentang: Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (Whistleblower) Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
  •  
  • Keputusan Direksi nomor KD.48/260/RLC-33/2006 tanggal 26 September 2006 tentang pemberlakuan (ratifikasi) Keputusan Komisaris No:03/KEP/DK/2006 tanggal 10 Februari 2006, tentang: Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (Whistleblower)di  PT Telkom Tbk